Karena tak ada hal itu, maka persoalan dan kegaduhan pangan di Indonesia akan terus berulang yakni soal impor beras dan impor bahan pangan lainnya.
Pihaknya membandingkan kebijakan Indonesia dengan Jepang. Menurutnya, petani di Jepang hanya fokus pada produksi. Persoalan penjualan sudah ditangani oleh pemerintah. Namun di Indonesia, petani harus memikirkan semua proses. Mulai dari produksi hingga penjualan hasil panen.
Ia juga mengritisi harga gabah yang selalu saja anjlok saat panen raya. Mestinya di saat itu pemerintah benar-benar hadir dan memberikan jaminan harga. Bahkan kalau bisa diberi insentif dengan cara membeli gabah dalam nominal yang lebih tinggi.
“Bagaimana mungkin anak-anak muda kita mau bertani kalau tiap saat harga jatuh. Menjadi petani tidak memberikan kesejahteraan, ya mereka pilih pekerjaan lain lah,” ujarnya.
Sementara menurut Kabid Sarpars Dinas Pertanian dan Perkebunan, Tri Susilarjo ketersediaan lahan di Jateng mencapai 1, 025 juta hektare. Untuk target tahun ini 10,17 juta ton gabah kering giling (GKG) atau sekitar 5,822 juta ton beras. Target itu naik dibanding tahun lalu yakni 9,48 juta ton GKG dan 5,428 juta ton beras.