Mantan anggota DPR ini mengaku lebih setuju dengan kebijakan upah sektoral. Sehingga, penetapan upah bisa disesuaikan pada kondisi per industrinya.
Ruang diskusi ini, kata Ganjar, masih akan dibuka untuk menampung masukan dan formula baru terkait penetapan upah. Agar bisa disampaikan ke pemerintah pusat sebagai pertimbangan.
“Saya titipkan untuk diskusi lagi untuk mendekatkan formula-formula yang ada. Sehingga kondisi ini menjadi catatan sosiologis di Jawa Tengah yang merepresentasikan keputusan untuk kita usulkan ke pusat,” ujarnya.
Frans Kongi, Ketua Apindo Jateng yang hadir dalam forum tersebut mengapresiasi Ganjar yang terus membuka ruang diskusi.
“Oh iya positif, bagus, jadi meeting of mind juga. Kita harapkan supaya nanti ada satu kesamaan,” ujarnya. Frans menyebut, para pengusaha memilih PP No 36 tahun 2021 sebagai dasar penetapan upah.