Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah terus diperkuat. Pemerintah, kata dia, terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan industri dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif.
“Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak, semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi dan kondisi itu,” ujarnya
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya PHK. Kemenaker juga menyatakan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik.
"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12).
Indah mengatakan memang terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki.
"Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.