Untuk pemerintah daerah, lanjutnya, punya kewajiban untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pilkada. Selain itu, pemerintah daerah harus mengintensifkan forum-forum komunikasi, baik FKPD maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan.
"Saya minta juga Polri/TNI, BIN, BINDA dan unsur intelijen harus lebih menguatkan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan indeks kerawanan Pemilu 2024," ujarnya.
Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah peran organisasi kemasyarakatan dan jaringan relawan. Kelompok organisasi kemasyarakatan dan jaringan relawan perlu memperluas jaringan pemantauan pemilu dan pilkada, untuk meningkatkan kesadaran politik yang demokratis.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng Muhammad Amin menyambung, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Jateng, rata-rata masuk dalam kategori rawan sedang. Konstruksi IKP ini terdiri dari empat dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.
Muhammad Amin menjelaskan, untuk konteks sosial politik, indeksnya sebesar 27,14 persen, penyelenggaraan pemilu 54,48 persen, kontestasi 31,24 persen, dan partisipasi sebesar 0,14 persen. Angka indeks ini, menurutnya, bisa berubah melalui upaya-upaya pencegahan, koordinasi dan partisipasi dari pemerintah daerah.