Putranya tak bisa masuk ke sekolah impiannya karena dampak penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Padahal, jarak rumah ke sekolah yang diinginkan Yun juga masih dalam satu zonasi, hanya berjarak sekitar 2 kilometer (km) dari rumah. Dia terpaksa harus memilih sekolah lain, yakni sekolah swasta di SMP Muhamadiyah 1 Kajen.
Sugeng Witoto mengatakan, Yun selama ini selalu mendapat rangking satu di sekolahnya, SD Pekiringan Alit 2 Pekalongan. Piagam yang diperoleh di antaranya piagam juara I Lomba Tilawah se-Kabupaten Mocopat dan berbagai lomba lainnya. Namun baginya semua itu tidak berarti karena tetap tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP yang sudah dia inginkan sejak dulu.
“Saya ingin kalau anak saya ada di dalam zonasi, ya otomatis bisa masuk di zonasi itu lewat jalur prestasi. Kalau saya harus menyekolahkan anak saya ke luar zonasi yang jauh lokasinya, tentu ini menambah biaya. Tidak ada efisiensi dalam sistem pendidikan yang baru ini, tapi justru menambah beban bagi anak yang berprestasi,” katanya.
Meski memahami kekecewaan anaknya, sebagai orang tua, Sugeng mengaku tidak menyalahkan pemerintah selaku pengambil kebijakan. Namun, dia berharap kebijakan zonasi bisa ditinjau ulang dan diganti dengan kebijakan yang tidak merugikan anak maupun orang tua.
“Saya ingin sistem ini dikaji ulang dulu. Katanya kan sistem zonasi ini untuk pemerataan mutu pendidikan. Harusnya kalau mau meratakan mutu, siapkan dulu infrastrukturnya, gedungnya, gurunya, semuanya dibagusin, baru sistem penerimaan diubah,” katanya.