Hasil gelar perkara yang pertama pemotongan itu tidak memenuhi dua unsur alat bukti yang bisa untuk menjerat mereka. Kedua keempat Kepala Desa akan diserahkan ke Inspektorat untuk dilakukan pembinaan,
Ketiga, pihaknya melihat kekurangan valitan data penerima manfaat dan mendorong untuk pendataan ulang.
"Menurut saya ini adanya pendataan yang kurang valid. Perlu adanya pendataan ulang, kita dorong hingga sampai ke pusat, sehingga tidak terjadi lagi hal serupa," ujarnya.
Pihaknya juga akan melakukan monev di bulan ke empat penerimaan dana BLT 2022 nanti secara acak kepada lima Desa di Kabupaten Blora.
Dari hasil pemeriksaan kepada kepala Desa Keser, Kecamatan Tunjungan yang viral kemarin, mengaku bahwa uang yang untuk desa akan digunakan untuk pembangunan musala yang ada di balai desa.
Sedangkan Rp200.000 yang diberikan kepada RT ,adalah untuk membeli kursi RT dan tratak. Ia mengimbau kepada semua Kepala Desa jangan ada lagi penarikan atau pemotongan untuk alasan iuran apa pun itu.
Jika terbukti memenuhi dua unsur alat bukti untuk menjerat ke ranah hukum akan ditindak tegas.