Karena kepala daerah lebih berkuasa dan pegang kendali hampir semua aspek dari kewenangan, menyusun anggaran dan kebijakan umum daerah serta mengendalikan SDM Birokrasi, maka terjadilah “amputasi” wewenang, otoritas atau kesempatan dan peluang untuk wakil.
“Cerita klasik, wakil tidak diberdayakan, wakil tidak diberi pekerjaaan, mending diserahkan ke sekda dan bawahannya, rapat-rapat strategis tidak dilibatkan dan banyak lagi kebijakan kepala daerah untuk membatasi gerak wakil,” ujarnya.
Menurut dia, ada kecenderungan birokrasi lebih condong ke kepala daerah karena ada faktor takut, bisa tidak dipakai inilah yang sering memperlakukan hal-hal yang melanggar tata krama birokrasi.
Yang mestinya harus lewat wakil tapi tidak dilakukan dan langsung ke kepala daerah. Maka jangan heran meja kerja wakil bersih karena tidak ada surat yang mampir ke mejanya.
“Tinggal kesabaran wakil. Contoh di Tegal, berdasarkan kabar Wali Kota Tegal digerebek polisi ketika bermalam di hotel Jakarta karena ada laporan kaitannya dengan barang terlarang narkotika. Konon informasi ke polisi dilakukan oleh sang wakil. Karena tidak terbukti, giliran Walikota melaporkan ke polisi,” ujarnya.