"Menuntaskan persoalan banjir di Kota Semarang tidak dapat diupayakan oleh satu pihak saja, semua harus nyengkuyung. Misalnya di Sungai Beringin ini, Pemerintah Kota Semarang ambil bagian, Pemerintah Pusat ambil bagian, sedulur - sedulur di sekitar juga harus ambil bagian, dengan mendukung pembangunan," ujar Hendi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Sih Rianung, normalisasi Sungai Beringin di wilayah Mangkang bakal dibiayai pemerintah pusat dengan anggaran sebesar Rp230 miliar, melalui sistem tahun jamak.
Sedangkan untuk pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. “Untuk normalisasi Sungai Beringin akan dilakukan multi years oleh Pemerintah Pusat, anggarannya sekitar Rp230 miliar. Dan untuk pembebasan lahan dalam dua tahap oleh Pemerintah Kota Semarang,” kata Rianung.
Ia mengatakan, sebenarnya pembebasan lahan tahap pertama telah selesai. Namun dikarenakan adanya review Detail Engineering Design (DED) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, sehingga dilakukan penambahan wilayah sungai yang dilakukan normalisasi.
“Sebelumnya tidak melintasi jalur Pantura, namun nantinya normalisasi Sungai Beringin ini melintasi Jalur Pantura. Ini harus kami kejar hingga 2021,” ujarnya.
"Untuk pembebasan lahan tahap dua ini totalnya seluas 10,3 hektare, dan sampai dengan pertengahan Desember lalu progres normalisasi sudah mencapai sebesar 0.212 persen," katanya.