"Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar, karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas,” ucap Ganjar.
Dia menjelaskan, sejak awal juga mendorong agar pemerintah pusat dan DPR melakukan sosialisasi dan desiminasi untuk mengedukasi masyarakat tentang isi UU Omnibus Law tersebut. Jika sejak awal dilakukan, keributan seperti di Semarang ini tidak sampai terjadi terlebih hingga melibatkan siswa SMA/SMK.
"Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya judicial review aja, kan semuanya jadi tertib. Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak-anak saya, anak SMA kan kasihan,” ujar Ganjar.