Dengan demikian, kunjungan wisata religi agama dapat menghargai, mempelajari, dan mendalami pengertian nilai ajaran, fungsi edukasi, spiritual, serta religius dari Candi Borobudur sebagai rekaman Buddhadharma Nusantara.
“Melalui kunjungan wisata religi agama itu pula akan dapat dibangun perilaku saling mengapresiasi, menghormati, dan memperlakukan Candi Borobudur sebagai Living Spiritual Monumen dan sebagai sarana merit making. Dengan demikian, dapat terbentuk sarana pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan Candi Borobudur yang lebih langgeng," ujar Wibowo.
Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) akhir Juli lalu, Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan menyetujui usulan Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) untuk mengoptimalkan Candi Borobudur sebagai bagian dari Lima DPSP melalui pengembangan Kunjungan Wisata Religi Agama Buddha Indonesia dan Dunia.
Rakornas juga menyetujui pemasangan chatra di puncak stupa sebagai upaya menyempurnakan Candi Borobudur sebagai pusat kunjungan wisata religi Agama Buddha dunia.
Wibowo menjelaskan, pasca Rakornas Lima DPSP juga telah digelar serangkaian rapat koordinasi. Rakor di Kemenko PMK disepakati Kemendikbudristek melalui Dirjen Kebudayaan akan melaporkan ke Presiden Jokowi, Kamis (24/7/2023). Selanjutnya, dalam rapat di Kemenkomarves, Senin (14/8/2023) disepakati pembahasan chatra akan dilakukan setelah sidang World Heritage Committee (WHC) pada pertengahan September ini.
Pemasangan chatra juga akan tetap mengedepankan aspek pelestarian, sebab Candi Borobudur telah tercatat sebagai warisan dunia sebagaimana dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kementerian Agama pun tetap akan menggandeng berbagai pihak untuk terus menjaga keagungan Borobudur ini.
"Direktorat Jenderal Bimas Buddha Kemenag juga terus berkoordinasi dengan BRIN untuk riset kebijakan," kata Wibowo.