Menurutnya, Kapolri sudah turun langsung ke lapangan memantau distribusi minyak goreng. Disperindag Jateng juga berkerja sama dengan satgas pangan terus bergelontar minyak goreng, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus untuk menekan gejolak harga.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS Mulyanto juga menyarankan aparat penegak hukum agar tegas siapa pun yang melanggar dengan melakukan penimbunan minyak goreng atau komoditas kebutuhan pokok lainnya harusnya diberi sanksi tegas.
“Selain itu, pemerintah harus memastikan untuk menjamin pendistribusian pasokan aman dan lancar serta protokol manajemen konvensi pasar. Ini gambaran pemerintah campur tangan sesuai porsinya,” ujarnya.
Dia menyebut ada dua pihak yang berperan penting yaitu peran masyarakat dari sisi permintaan dan peran pemerintah dari sisi penawaran.
“Pemerintah harus mampu memastikan kecukupan kebutuhan ketika Ramadhan melalui regulasi-regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan angka penawaran, sehingga angka permintaan tidak melebihi angka penawaran,” katanya.