Pihaknya juga bersedia manakala diberlakukan sewa tanah untuk tempat pembangunan proyek penanganan banjir. “Mungkin merasa tanahnya, jadi harus diperlakukan sewa atau yang lain. Ya sudah, jadi kita mengikuti kesepakatan yang ada. Tadi saya juga minta kalau anggaran dari DPU ini kurang bisa digeserkan kepada BTT karena ini masih masuk dalam tanggap darurat,” ujarnya.
Lebih lanjut, selain penanganan banjir Pemkot Semarang juga sudah menawarkan bantuan relokasi ke rumah susun untuk warga Dinar Indah. Namun warga menolak karena menurut mereka rumah susun tak memiliki nilai sebanding dengan pembangunan rumahnya.
Para warga hanya mau untuk dibangunkan rumah yang baru di tanah lain. Hal inilah yang masih menjadi polemik karena banyak pertimbangan.
“Kalau dibangunkan ini tanah siapa, jadi ya kita akan mencoba mencarikan tapi merupakan langkah jangka panjang. Kami mencoba mencarikan tapi sampai sekarang belum menemukan. Dan kalau statusnya tanahnya pemerintah pasti harus sewa atau kita harus menghibahkan dan proses ini juga panjang, sehingga kita bersama-sama untuk memikirkannya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto memastikan jika penanganan banjir di Dinar Indah akan menjadi prioritas. Kemudian lahan warga yang menolak digunakan untuk pembangunan penanganan banjir akan segera diselesaikan dengan kesepakatan bersama.
“Untuk siapa yang punya tanah, kemudian kalau bisa nanti kita lakukan pembebasan tanah atau sewa jangka pedek atau jangka panjang,” ujarnya.