“Penyusunan RDKK itu sudah menggunakan sistem elektronik yang dipandu para penyuluh pertanian,” kata Asil. Dia mengatakan bahwa upaya pengalihan subsidi pupuk sudah pernah ditanyakan ke Pemerintah Pusat.
“Ada dua alasan yang dipertimbangkan, pertama karena banyaknya petani secara nasional sejumlah 16,6 juta petani dan yang kedua karena selisih pupuk subsidi dan non subsidi sangat jauh,” katanya.
Sementara, Dosen UKSW Prof Sony Heru Priyanto mengatakan, penyusunan RDKK tersebut seharusnya real time dan bukan disusun pada tahun sebelumnya. Karena, data pertanian itu dapat berubah setiap saat.
“Dalam hal digitalisasi data memang sudah keharusan, namun data tersebut harus memuat informasi yang real time,” kata Profesor.
Terkait usulan pengalihan subsidi pupuk ke subsidi pasca panen, dia sangat mendukung dan harga yang diterima oleh petani bukan hanya harga wajar tapi harus harga makmur. “Karena, rata-rata negara yang makmur harga pangannya mahal,” ujarnya.