Pesan Ketua KPK ke Gubernur: Jangan Persulit Investor Buat Usaha di Daerah

Ariedwi Satrio
Ketua KPK, Firli Bahuri. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id  - Para gubernur diwanti-wanti agar tidak mempersulit investor yang ingin masuk dan membuat usaha di daerah. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Firli juga mengingatkan kepada para gubernur agar tidak menerima apalagi meminta fee kepada para investor.

"Tolong, saya sampaikan ke gubernur, untuk investasi jangan dipersulit, jangan meminta fee, buka investasi selebar-lebarnya," ujar Firli di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, yang disiarkan melalui akun YouTube KPK, Selasa (13/4/2021).

Menurut dia, saat ini daerah-daerah di Indonesia butuh investasi untuk membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Dengan dimudahkannya investasi masuk ke daerah, kata Firli, akan banyak juga lapangan pekerjaan yang terbuka.

"Karena kalau itu (investasi) dibuka, maka akan ada lapangan pekerjaan. Maka akan menimbulkan aktivitas ekonomi, sehingga banyak orang bekerja, banyak yang dapat penghasilan, maka tentu akan meningkatkan kekuatan ekonomi kita dan meningkatkan daya beli masyarakat," katanya. 

Dia mengatakan, peran gubernur dan kepala daerah sangatlah penting dalam menjamin kemudahan investasi dan perizinan pengusaha dalam berusaha. Sebab, kata dia, saat ini Indonesia sangat butuh untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi.

"Gubernur juga memiliki peran menjamin kemudahan investasi dan perizinan berusaha. Kenapa ini kami kedepankan, karena pertumbuhan ekonomi ini sangat didukung oleh situasi keamanan yang kondusif, kedua, adanya belanja APBN maupun APBD, ketiga, karena adanya investasi," ujarnya.
 

Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
17 hari lalu

Kasus Bupati Klaten, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah saat Geledah Kantor BPK Jateng

19 hari lalu

BRI-Pemerintah Hubungkan Dunia dengan Indonesia, Gerakkan Investasi Global dan Berdayakan Ekonomi Lokal

23 hari lalu

KPK Ungkap Bupati Klaten Terima Fee Proyek Rp2 Miliar untuk Pribadi dan Utang Pilkada

24 hari lalu

Terungkap! Ahmad Luthfi Ikut Terjaring OTT KPK Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo

24 hari lalu

Pemkab Klaten Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Normal usai OTT KPK

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal