Di Banjarejo sendiri ada 1600-an kartu tani yang belum jadi. Meskipun sekarang di mudahkan dengan mengisi form untuk mengambil pupuk.
"Yang sulit itu kartu taninya. Banyak yang belum memiliki kartu tani. Meskipun dipermudah dengan form para petani juga harus monta tanda tangan dulu ke ketua kelompok tani KPL dan petani itu sendiri. Itu yang menjadikan petani kesulitan mendapatkan pupuk," ujarnya.
Ia mengatakan, selain kartu tani yang belum jadi, Pemerintah juga mengurangi kuota pupuk bersubsidi bagi para petani.
"Dulu petani dalam satu hektarnya bisa mendapat jatah pupuk 2,5 kuintal pupuk. Namun sekarang satu hektarnya hanya mendapatkan satu kwintal. Jadi para petani benar kekurangan pupuk, makanya mereka bilangnya langka," kata dia.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Blora, M Dasum membenarkan adanya penguranga kuota pupuk bersubsidi bagi para petani.
"Memang benar, Pemerintah sekarang mengurangi kuota pupuk bersubsidi. Ini yang menjadi kesulitan petani. Saya akan cek lagi datanya. Kita ajukan lagi ke Pemerintah agar kuotanya jangan dikurangi," kata M Dasum.