Nur Sa'adah menambahkan, naik turunnya persentase kemiskinan menjadi salah satu indikator penting sukses tidaknya program pemerintah. Jumlah kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2017 sebanyak 4,20 juta jiwa (12,23 persen) turun pada periode Maret 2018 menjadi 3,90 juta jiwa (11,32 persen).
"Penurunan persentase atau jumlah kemiskinan di Jawa Tengah patut diapresiasi namun juga perlu dikritisi. Banyak kasus di desa-desa, orang-orang miskin dimasukkan ke katagori mampu karena adanya keengganan aparatur mengakui kondisi yang sebenarnya. Ada perasaaan malu jika di desanya banyak warga yang miskin," katanya.
Mengenai target pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2019, pada kisaran 4,33-4,37 persen, menurut dia, hal ini bukan sesuatu hal yang mustahil.
Sejauh ini, kata dia, TPT terjadi pengurangan sebanyak, dimana sudah menurun pada angka 0,81 juta jiwa (4,51 persen). "Melalui perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja serta peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, tentu semua yakin bisa terus turun," tandasnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jateng semakin berkualitas dengan capaian sebesar 5,54 persen. "Capaian di atas rata-rata nasional," katanya.