“Satu di antara tuntutannya, menolak tarif PNBP pascaproduksi sebesar 10 persen yang dibebankan setiap kali trip per Januari 2023,” katanya.
Dia mengatakan hasil tangkapan belum dilelang saja nelayan sudah dibebankan oleh PNBP yang merupakan bruto atau lelang kotor. Setelah itu nelayan masih akan dibebankan pajak, seperti retribusi tambat labuh dari pemerintah provinsi dan retribusi lelang ikan dari pemerintah kota.
“Tuntutan lainnya yakni menolak pemberlakuan denda administrasi 1.000 persen dan menolak pemberlakuan sanksi kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT). Nelayan juga meminta penambahan dua wilayah pengelolaan perikana meliputi wilayah 711 dan 712 untuk alat tangkap tarik berkantong,” ujarnya.
Sejumlah perwakilan nelayan akhirnya diterima pimpinan DPRD dan Wali Kota Tegal di kantor DPRD setempat.
Atas desakan nelayan pimpinan DPRD dan Wali Kota Tegal menyanggupi untuk menandatangani surat tuntutan nelayan yang akan dikirim kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kepala Staf Presiden (KSP).