SEMARANG, iNews.id - Berbagai upaya dan celah hukum dilakukan 30 sekdes berstatus ASN Kabupaten Demak untuk membatalkan Perbup No 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mereka mendatangi Kantor Gubernur Jateng, Selasa (7/6/2022).
Kedatangan mereka di Kantor Gubernur Jateng didampingi tim kuasa hukum. Sebelumnya para sekretaris desa (Sekdes) tersebut telah melakukan judicial review ke Mahkamah Agung dan didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Demak.
Kedatangan mereka untuk memohon agar Gubernur Ganjar Pranowo membentuk tim guna melakukan pengkajian terhadap proses pembentukan hingga terbitnya Perbup Demak Nomor 11 Tahun 2022.
Sukarman, pengacara 30 Sekdes ASN Demak mengatakan, Permendagri No 120 Tahun 2018 memberikan wewenang kepada Gubernur untuk membentuk tim pengkajian guna melakukan pengkajian terhadap Perbup No 11 Tahun 2022.
‘’Karena kita yakin (Perbup No 11 Tahun 2022) ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak memberikan kepastian hukum kepada Sekdes ASN, maka Gubernur wajib untuk merespons dan mbentuk tim pengkajian, bahkan membatalkan Perbup ini,’’ katanya.