Dan secara sukarela, Ganjar bersedia membantu jika Pemprov Papua Selatan ingin memakai sistem yang sama.
"Tapi saya titipkan semua harus diawali dengan integritas tinggi yang tidak korupsi. Ini saya sampaikan kepada mereka. Kalau itu bisa dijadikan pedoman, mumpung Papua Selatan masih baru maka birokrasinya akan ditata sejak dari awal sehingga value atau nilai-nilai juga dikembangkan dari awal," ujar Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo itu.
Ganjar juga mengatakan hal yang sama kepada rombongan PKH dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penanganan kemiskinan ekstrem harus ditangani secara tepat sasaran. Dibutuhkan integritas terkait dengan verifikasi data dan standar penilaian kemiskinan di masing-masing daerah.
"Kami melakukan inovasi dalam menangani kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Kami libatkan semua, termasuk masyarakat, instansi dan lembaga pemerintah, sampai perusahaan dengan CSR-nya. Kami juga libatkan Baznas," jelas Ganjar saat menjawab pertanyaan dari perwakilan PKH Kabupaten Luwu.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengatakan sebagai daerah otonomi baru masih harus banyak belajar dari provinsi lain yang lebih maju.