Selain itu, kata dia, perlintasan sebidang yang tidak dijaga juga dapat mengganggu keselamatan operasional perkeretaapian. Menurutnya, masyarakat pun dituntut untuk tetap waspada, berhati-hati, dan displin di perlintasan sebidang.
Namun demikian, dia mengakui pihaknya tidak bisa menyalahkan masyarakat 100 persen ketika terjadi kecelakaan. "Bagaimana masyarakatnya bisa disiplin kalau perlintasannya saja tidak dijaga, tidak ada rambu, tidak ada early warning system (EWS) bagi mereka. Itu kadang-kadang mereka enggak tahu apakah kereta api sedang mau lewat atau tidak, mereka enggak tahu," katanya.
Terkait dengan hal itu, Edi memaparkan berbagai regulasi yang mengatur tentang perlintasan sebidang kereta api termasuk rencana penutupan perlintasan sebidang terutama yang tanpa izin dan perlintasan sebidang yang sudah memiliki jalan alternatif berupa flyover, underpass, jalan kolektor, dan sebagainya.
Sementara itu, Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI (Persero) John Robertho mengatakan selama bulan Januari hingga Agustus 2021, PT KAI (Persero) telah melakukan penutupan perlintasan sebidang sejumlah 229 perlintasan yang pelaksanaannya tersebar di setiap wilayah Daop/Divre.
"Pada tahun 2021, kami memrogramkan penutupan 407 perlintasan yang tersebar di sembilan Daop dan empat Divre (Divisi Regional)," katanya. Ia mengatakan sosialisasi terkait keselamatan di perlintasan sebidang secara langsung dilakukan rutin setiap tahun.
Hingga Agustus 2021, kata dia, pihaknya telah dilakukan sebanyak 27 kali sosialisasi secara langsung di perlintasan sebidang bekerja sama dengan komunitas, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta Kepolisian.