Pertama, Partai Perindo meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo untuk tidak menyalahkan pihak lain atas kasus 5 SDN di Ponorogo tidak mendapat murid baru. Di mana seharusnya, kejadian ini menjadi tamparan keras bagi pejabat di lingkungan sekolah dan dinas pendidikan.
"Mengapa orang tua siswa lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah lain atau bahkan di sekolah berbasis agama baik formal maupun nonformal. Hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar ke depannya bisa lebih baik lagi," ucapnya.
Kedua, Partai Perindo yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan murid baru secara menyeluruh. Selain banyaknya kecurangan di setiap PPDB, banyak juga sekolah yang tidak mendapat murid baru setiap tahunnya.
"Kejadian tersebut selalu berulang tanpa ada solusi dari pemerintah, sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi. Bukan hanya mengenai penerimaan murid baru saja. Namun, juga evaluasi sistem pembelajaran di sekolah-sekolah negeri," ucapnya.
Ketiga, Partai Perindo meminta pemerintah untuk memperhatikan penyebaran sekolah di setiap wilayahnya. Penyebaran sekolah juga harus melihat demografi penduduk dan siswa.
"Karena, masih banyak daerah yang jumlah penduduknya banyak tapi sekolahnya sedikit. Sebaliknya, jumlah penduduk sedikit tapi sekolah banyak," katanya.