Diketahui, konflik tersebut sebelumnya sudah dimediasi baik tingkat DPRD Kota Surabaya maupun Pemkot Surabaya, namun belum mendapatkan titik terang. Pihak sekolah berencana akan melanjutkan ke ranah hukum jika akses jalan menuju sekolah ditutup pengurus RW perumahan setempat.
Informasi dirangkum iNews, cekcok ini berawal saat pengurus sekolah dari Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP) merasa keberatan dengan adanya kenaikan iuran keamanan bulanan tahun 2024. Dari yang semula Rp25 juta menjadi Rp32 juta dan kini Rp35 juta.
"Kami keberatan dan menolak iuran Rp 35 juta per bulan karena tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban dari pengurus RW, tidak transparan," ujar Kabag Legal Petra Christin Novianty Panjaitan, Jumat (2/8/2024).
Menurutnya berdasarkan kajian dari tim ahli sekolah Petra, nilai iuran tersebut terlalu besar. Sekolah Petra hanya bersedia membayar iuran keamanan sebesar Rp25 juta per bulan.
"Kami perhitungkan Rp25 juta juga sudah ada standarnya, kami punya ahli yang menghitung berapa yang harus dibayar," katanya.
Sementara juru bicara pengurus RW Perumahan Manyar Tompotika Triawan Kustiya, membantah iuran yang nilainya cukup besar hingga ratusan juta rupiah. Iuran bulanan hingga ratusan juta rupiah tersebut merupakan iuran dari 3 RW dan Petra, yakni RW 4, RW 5 dan RW 7. Masing-masing Rp35 juta sehingga total Rp140 juta.
"Jadi informasi yang selama ini salah, bukan Petra membagikan uang ke RW. Kami tiap bulan ambil iuran ke warga dan berikan ke bendahara keamanan Rp35 juta. Ada tiga RW, termasuk Petra," katanya.