“Melihat struktur pendapatan dan belanja, maka APBD Jatim tahun 2020 mengalami defisit Rp2,1 triliun lebih yang akan ditutup dari pembiayaan netto,” katanya.
Pembiayaan netto didapatkan dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah itu berdasarkan penerimaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (silpa) APBD 2019 sebesar Rp2,2 triliun. Kemudian, dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp35,9 miliar yang digunakan untuk pembayaran pokok utang.
Politikus PKB itu menambahkan, Banggar juga memberikan beberapa catatan. Pertama, tentang rencana pembangunan Museum Skala Internasional atau Jatim Islamic Science Park di Bangkalan Madura yang diharapkan segera terwujud.
Kedua, pengembangan BUMD di Jatim harus sesuai dengan orientasi bisnis yang tak kalah bersaing dengan perusahaan swasta lainnya. Ketiga, kewenangan provinsi terhadap Program Tistas (Gratis Berkualitas) SMK/SMA di Jatim hendaknya mendapat prioritas yang sama antara negeri dan swasta.
“Semoga saja perencanaan dan penggunaan anggaran belanja di masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) sudah sesuai kepentingan masyarakat Jawa Timur secara luas,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim yang juga Ketua Tim Anggaran Pemprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan, memang ada proyeksi belanja yang bertambah hingga Rp1,4 triliun dari usulan sebelumnya. Tambahan itu lebih banyak dialokasikan pada dua sektor, yakni sektor infrastruktur dan sektor pendidikan.
“Dari sektor infrastruktur untuk menangani beberapa kilometer jalan yang perlu diperbaiki guna mendukung konektivitas ekonomi antardaerah. Lalu infrastruktur sumber daya air dalam rangka mengatasi kekeringan agar tahun depan tidak terjadi lagi,” kata mantan Bupati Tulungagung ini.