"Pembukaan lahan skala masif untuk bahan bakar berpotensi menghancurkan koridor keanekaragaman hayati, memperparah konflik agraria, dan memicu pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar dari alih fungsi lahan," ungkapnya.
Mengalihkan komoditas-komoditas pokok ini menjadi bahan baku energi tanpa peningkatan produktivitas yang teruji secara bertahap dipastikan memicu kenaikan harga pangan domestik, gejolak pasokan pakan ternak, dan ketergantungan baru pada impor pangan.
Untuk mencegah bencana ekologi dan kegagalan ekonomi dalam program E50, Transisi Bersih mendesak pemerintah, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Dewan Energi Nasional untuk mengambil sedikitnya empat langkah berikut. Pertama, pelaksanaan program harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari skala kecil (seperti E10 atau E20) dan dimulai dari wilayah yang kesiapan rantai pasok dan kendaraannya telah teruji.
Kedua, tidak ada pembukaan hutan baru (deforestasi) untuk tanaman energi. Fokus penyediaan bahan baku harus bertumpu pada penggunaan lahan yang telah tersedia atau menganggur/setengah menganggur, peningkatan produktivitas benih, perbaikan irigasi, dan pemanfaatan limbah berserat/ampas industri (etanol generasi kedua).
Ketiga, mengupayakan agar rantai pasok hulu mengedepankan model kemitraan bersama petani lokal dan Koperasi Desa, alih-alih penguasaan lahan oleh korporasi skala besar. Korporasi besar bisa masuk di sisi pengolahan.