Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini ada tiga sistem yang digunakan untuk mendata kasus stunting dan setiap sistem angka stunting berbeda-beda. Karenanya, dia mengharapkan agar hanya ada satu sumber sehingga bisa dijadikan dasar intervensi di kabupaten/kota.
"Sumber data dari satu sumber supaya bupati atau walikota tahu dalam mengukur stunting. Tugas pemerintah kabupaten memetakan dan melakukan intervensi di Posyandu. Bulan timbang menimbang semua balita, itu bisa dijadikan data langsung di Posyandu," ujarnya.
Lebih lanjut, Khofifah menuturkan daerah yang bisa dijadikan percontohan dalam penurunan AKI. "Untuk penurunan AKI, Surabaya berhasil melakukan. Awalnya Surabaya merupakan daerah nomor 2 tertinggi AKI di Jatim dan menjadi nomor 5," katanya.
Keberhasilan itu diraih dengan melakukan kerja sama dengan Universitas Airlangga. Karena itu di beberpa daerah lain, dia juga mengusulkan hal serupa. "Jember kami sarankan bekerja sama dengan UNEJ untuk menurunkan AKI, AKB dan Stunting," katanya.
Selain itu, untuk mencegah anemia yang tentunya berdampak pada stunting, Provinsi Jatim memiliki program untuk memanfaatkan lahan di rumah maupun hidroponik. Program tersebut sebagai sarana untuk menanam sayuran guna mencukupi kebutuhan keluarga, serta edukasi kesehatan reproduksi di sekolah.
Terkait dengan upaya penurunan stunting, hasil Pendataan Keluarga (PK) tahun 2021 memiliki peranan yang sangat signifikan. "PK harus mempunyai data dengan satu sumber yang akurat. Dalam pelaksanaannya, bisa bekerjasama dengan stakeholder yang ada," katanya.