“Kita harus mendorong kesadaran masyarakat, karena kalau gak selesai yang rugi kita juga,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar mengatakan, kedatangan Forkopimda Jatim utamanya dua jenderal, meminta ada payung hukum agar dapat bergerak dalam upaya memperketat pendisiplinan warga di tengah pandemi Covid-19.
“Ada payung hukum yang bisa membuat mereka bisa bergerak. Kalau sekarang gak ada payung hukumnya. Makanya sekarang kita rapatkan di Bamus bersama eksekutif,” kata Iskandar.
Dirinya tidak berbicara secara spesifik terkait kasus di Surabaya Raya dan Jatim umumnya. Namun, dia menegaskan upaya pendisiplinan yang dilakukan oleh para aparat merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo yang harus segera dipenuhi.
“Saya kira ini perintah Presiden langsung, jadi bagaimana Jawa Timur ini mampu menurunkan penyebaran Covid-19 dengan cepat,” katanya.