Pihak Kemenag Bangkalan menyatakan masih menunggu kepastian hukum terhadap para terduga pelaku. Kemenag juga menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Pelaksana Harian Kepala Kemenag Kabupaten Bangkalan Abdul Hamid mengatakan, pihaknya mengecam keras peristiwa tersebut.
“Pelecehan misalnya, Kementerian Agama sangat mengutuk dan menyayangkan terjadinya hal itu di lingkungan pondok pesantren. Kita masih menunggu kepastian hukumnya secara inkrah. Kami sangat mendukung penuh langkah-langkah polisi saat ini,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi Nur Hidayah, menegaskan bahwa pencabutan izin pondok pesantren memiliki dasar hukum yang jelas.
“Di peraturan Menteri Agama itu ada menyatakan bahwa pondok pesantren yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual itu memang bisa dicabut surat izinnya. Dan itu harus kami ingatkan kepada kementerian agama Kab Bangkalan,” katanya.
Massa berharap kasus dugaan pelecehan seksual tersebut diusut tuntas. Mereka juga mendesak agar semua pihak yang terlibat ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku demi memberikan rasa keadilan bagi para korban.