Kepala BPSDM Jatim, Ramliyanto menjelaskan, para fasilitator ini memegang kunci penting untuk memperkaya perspektif dan kemampuan analisis para anggota legislatif saat mengawal kebijakan daerah.
"Fasilitator diharapkan mampu memberikan penguatan substansi, perspektif, serta alternatif solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah. Tujuannya agar DPRD dan Pemda bisa menghasilkan kebijakan yang implementatif dan memberi manfaat nyata," tutur Ramliyanto.
Melalui penguatan kompetensi ini, Pemkot dan Pemprov di Jawa Timur diharapkan mampu melahirkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, kolaboratif, serta berbasis bukti nyata demi menyongsong target besar Indonesia Emas 2045.