Saat ini,dalam catatan BNPB, terdapat 21 kabupaten/kota di Jatim yang menetapkan status. Antara lain, yaitu siaga darurat sebanyak 12 kabupaten/kota, sementara tanggap darurat sembilan kabupaten/kota.
BNPB juga menyalurkan bantuan Dana Siap Pakai dan peralatan untuk 21 kabupaten/kota tersebut. Pada prosesnya, Suharyanto menyampaikan permohonan hibah Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca bencana di Jawa Timur masih minim pengajuannya.
“Baru ada lima yang pengajuan. Provinsi Jatim, Pasuruan, Madiun, Mojokerto dan Sampang. Harapannya pengajuan hibah RR di tahun 2024 bisa meningkat. Tapi mohon segera yang masih membutuhkan bentuklah tim yang solid, dan segera mungkin membuat proposal dan kawal berkas tersebut,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga menyerahkan dana siap pakai untuk penanganan dan mitigasi bencana di Pemprov Jatim sebesar Rp1 miliar.
Selain itu, di Jawa Timur terdapat 13 kabupaten/kota yang telah mengajukan status siaga darurat, delapan di antaranya berstatus tanggap darurat. BNPB memberi dukungan terhadap kab/kota yang berstatus siaga darurat dan tanggap darurat tersebut dengan bantuan dana siap pakai maupun peralatan siap pakai.
Daerah yang berstatus siaga darurat, yakni kabupaten Sumenep mendapat dana siap pakai sebesar Rp250 juta. Sementara kabupaten Bojonegoro, Sampang, dan Tuban mendapat peralatan siap pakai berupa 2 set torn air, 5 pompa alkon dan selangnya, 2 unit pompa jinjing, dan 2 unit tenda 4x4.
Kemudian Kabupaten Lamongan, Bangkalan, Gresik, Bondowoso, Pamekasan, Banyuwangi, Tulungagung, Ponorogo, dan Blitar mendapat dana siap pakai dan peralatan siap pakai dengan besaran dan jumlah yang sama.
Lalu, untuk kabupaten/kota berstatus tanggap bencana, yakni Kabupaten Magetan, Ngawi, Nganjuk, Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Trenggalek mendapat dana siap pakai masing-masing Rp250 juta.
Mereka juga mendapat peralatan siap pakai berupa berupa 4 set torn air, 10 pompa alkon dan selangnya, 3 unit pompa jinjing, dan 4 unit tenda 4x4. Sementara itu, Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang hanya mendapat peralatan siap pakai dengan jumlah yang sama.