Apalagi, selama ini, kepolisian maupun instansi vertikal lain sudah mendapatkan anggaran dari APBN. Artinya, untuk sekadar Polsek, kepolisian bisa membangun sendiri. “Lagipula, Surabaya juga masih butuh lahan untuk fasilitas publik. Beberapa kantor kita, seperti kantor camat, lurah dan kantor pelayanan masih sewa,” katanya.
“Kalau memang ada lahan (nganggur), dibangun rusun akan lebih bermanfaat. Sebab, hari ini ada 7.000-an warga mengantre. Surabaya ini masih butuh lahan kosong untuk membangun rusun bagi warga tidak mampu,” ujarnya.
Diketahui, beberapa waktu lalu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendatangi Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan di Mapolda Jatim. Kedatangan Risma tersebut untuk menyampaikan hibah tiga polsek di Surabaya. “(Pertemuan dengan kapolda) terkait rencana polsek baru. Di Lakarsantri, Gunung Anyar sama Bulak," kata Risma sesuai pertemuan, Senin (15/7/2019).
Risma mengaku, pembangunan tiga polsek di tanah milik Pemkot Surabaya semata untuk mengamankan aset. Dia ingin, aset milik Pemkot Surabaya berupa tanah tersebut bisa difungsikan dengan baik, demi peningkatan keamanan di wilayah tersebut.
Kendati demikian, muncul spekulasi bahwa hibah tersebut diberikan berkaitan dengan kasus jalan ambles yang menyeret nama anak sulungnya Fuad Benardi. Dalam kasus tersebut, anak Risma pernah diperiksa Polda Jatim sebagai saksi. Fuad diperiksa karena diduga mengetahui proses perizinan proyek ambles tersebut.