"Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen pada 2020 menjadi 0,82 persen pada Maret 2023. Atas prestasi ini, Jatim mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat berupa Insentif Fiskal senilai Rp6.215 miliar," ujarnya.
Selain keberhasilan penanganan kemiskinan, peningkatan IPM Jatim juga dipengaruhi sejumlah faktor, seperti pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan III-2023 (Q to Q) yang berhasil tumbuh inpresif sebesar 1,79 persen di atas nasional dan tertinggi se-Pulau Jawa.
Selanjutnya juga dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 pada posisi 5,49 persen.
Pemprov Jatim, menurut Khofifah, memang menyiapkan strategi pembangunan untuk mendukung peningkatan IPM. Seperti strategi kesetaraan vokasional berupa program kejar paket A, B, dan C vokasi, penyediaan Pendidikan Gratis dan Berkualitas (Tis-Tas), hingga Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniah (BOSDA MADIN).
"Strategi ini tidak hanya meningkatkan rata-rata lama sekolah, namun juga meningkatkan ketrampilan bagi peserta kejar paket dengan menambahkan muatan vokasional sehingga mereka juga siap secara skill untuk bekerja dan berusaha, yang berdampak pula pada meningkatnya daya beli," kata Khofifah.