"Para perwira Jepang mustahil mau menyinggung tentang menyerah kalahnya mereka dan bersama-sama dengan itu melibatkan diri membantu persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lagi pula, mereka terikat perintah status quo dari Sekutu," tulis Nakatani.
Pada malam jelang 17 Agustus 1945 itu terjadi perdebatan keras antara pihak Indonesia dan Jepang. Pihak Indonesia usul sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dilaksanakan 17 Agustus dan sekaligus ditetapkan kemerdekaan. Usul kedua, deklarasi kemerdekaan dikumandangkan hari berikutnya, yakni 18 Agustus 1945 dan sidang PPKI diundur satu dua hari sesudahnya.
Angkatan Darat Jepang menolak keras sekaligus ingin lepas tangan. Panglima tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara Marsekal Terauchi sudah setuju menetapkan kemerdekaan, tapi tidak sebelum 28 Agustus 1945.
"Perintah itu harga mati".
Pihak Indonesia merasa tidak mendapat jaminan dari Jepang, apakah hingga 28 Agustus 1945 situasi sosial politik, termasuk keamanan tetap terkendali. Sebab jawaban yang disampaikan para perwira angkatan darat Jepang terdengar angin-anginan.