"Setahu saya yang mengajukan izin baru Pak Sekretaris Daerah Mirfano, namun saya tidak mengetahui siapa saja pejabat yang dimintai keterangan KPK," katanya.
Menurutnya undangan pemeriksaan tersebut biasanya dikirim langsung kepada pejabat yang bersangkutan terkait dengan dugaan penyelidikan kasus korupsi.
Dari izin yang diajukan Sekda Jember itu menyebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan di Surabaya. Namun, pihaknya tidak mengetahui pemeriksaan tersebut terkait program pemkab yang mana.
"Karena tidak mendapat pemberitahuan langsung dari KPK, saya tidak mengetahui penyelidikan yang dilakukan oleh KPK membidik program apa dan tahun anggaran yang mana," tuturnya.