Selain itu, mahasiswa aksi menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi mengurangi peran masyarakat sipil. Mahasiswa menilai reformasi di tubuh Polri perlu terus dilakukan untuk menjaga iklim demokrasi.
Koordinator lapangan aksi, Roisatul Muttaqin Alallah mengatakan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah saat ini dinilai belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
"Harapannya MBG bukan di setop tapi lebih ke transparansi kepada SPPG dan anggaran. Masyarakat merasa program MBG ini lebih kepada kepentingan-kepentingan kelompok semata bukan kepentingannya masyarakat secara keseluruhan," ujar Roisatul di lokasi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menyampaikan, persoalan program MBG maupun kebijakan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah hanya dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.