Mantan Wali Kota Surabaya itu mengaku, ketika terjadi bencana, Pemerintah Pusat kesulitan berkoordinasi dengan wilayah-wilayah yang ada di daerah. Sehingga, dengan sistem layanan ini, ia berharap dapat mempermudah kerja pemerintah dalam penanganan bencana.
"Sekarang kita punya citra satelit. Nah citra satelit itu kemudian kita gunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman di daerah. Misal ada bencana, meskipun BMKG sudah memberikan informasi, tapi kalau ada yang mengkomunikasikan direct langsung ke pusat kan lebih baik," ujarnya.
Mensos Risma optimis, Indonesia memiliki pusat layanan yang terkoneksi antara pusat dengan daerah lain di seluruh wilayah negeri ini. "Saya yakin Indonesia itu bisa. Jadi bukan hanya untuk penanganan bencana, tetapi juga menangani kemiskinan, disabilitas juga," ucapnya.
Ia menambahkan, saat ini proses pelaksanaan sistem publik terintegrasi yang digagasnya di Pemerintah Pusat sudah hampir rampung. Dipastikan layanan itu bisa beroperasi pada awal bulan Desember 2021.
"Jadi bukan hanya penanganan bencana saja, tetapi juga menangani kemiskinan, juga disabilitas. Mudah-mudahan nanti awal bulan depan lah bisa beroperasi. Sekarang ini lagi mikirin yang mengisi petugasnya, bagaimana caranya nanti yang bertugas itu tiga shift. Karena saya ingin ada tiga shift seperti di Surabaya," katanya.