Selain itu, ada road map pendidikan dimana zonasi harus bisa dipandang sebagai pemerataan mutu pendidikan. "Itu yang penting. Pemerintah harus bertindak cepat menyelesaikan hal-hal mendasar itu agar tahun depan tidak terjadi kekacauan seperti ini lagi," ujarnya.
"Setidaknya FGD ini akan memberikan solusi terbaik, terkait keluhan sistem zonasi yang berdampak ke masyarakat luas, serta menghasilkan kebijakan yang dapat meningkatkan dan pemerataan mutu pendidikan," katanya.
Diketahui, beberapa waktu lalu Mendikbud Muhadjir Effendy mengeluarkan kebijakan zonasi bagi PPDB. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan layanan dan kualitas pendidikan, serta membenahi berbagai standar nasional pendidikan.
Namun, penerapan zonasi masih menimbulkan polemik di beberapa daerah. Hal ini menjadi kebingungan juga untuk orang tua siswa, karena kurang pahamnya mengenai penerapan kebijakan tersebut.
Mendikbud menjelaskan, penerapan sistem zonasi sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kualitas guru. Bukan untuk menimbulkan masalah akan tetapi membuat pemerintah lebih jelas persoalan sekolah di beberapa daerah.