Ketika bekerja di jalan, dirinya dan para sopir selalu saja jadi korban pihak kepolisian, dishub dan BPBD yang menempatkan kami bersalah dalam UU itu. Apalagi pemotongan satu bag bisa 5-10 juta kalau dihitung lebih rinci. Nanti juga ada pemotongan karcis sampai 15 juta.
Kondisi yang dihadapi saat ini, lanjutnya, memang dilematis. Pihaknya sangat sepakat dengan aturan keselamatan, namun tugas sopir yang hanya mengantarkan barang menjadi berat ketika harus terkena sanksi.
"Kami kan antar logistik ke tujuan. Lha, saat kena tilang, pihak perusahaan dan pemilik barang kadang tidak peduli," ujarnya.
Supriyono menegaskan, biaya untuk pelanggaran itu menjadi beban berat bagi sopir. Pihak perusahaan maupun pemilik barang tidak mau tahu urusan itu. Karena mereka beranggapan menjadi kesalahan sopir.
"Makanya kebijakan mengenai penetapan aturan tarif standar dalam angkutan logistik para sopir harus jelas. Supaya ada transparansi ongkos angkutan antara pemilik unit, sopir dan pemilik barang," katanya.