“Alhamdulillah semua calon bersedia berikrar dan menandatangani pakta integritas. Memang komitmen calon kepada NKRI, penegakan hukum, pencegahan korupsi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta menjaga nilai dan budaya, menjadi landasan kami dalam menentukan calon yang diusung atau didukung,” katanya.
Baginya, visi misi dan program calon dalam memajukan daerahnya harus jelas dan terukur. Hal itu penting, sehingga pilkada dengan anggaran yang besar dan risiko dalam masa pandemi ini, bisa tercapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPW PKS Jatim, Mashuri Harianto mengatakan, dari 19 kabupaten/kota, total 14 kabupaten/kota sudah diserahkan SK B1 KWK. Satu kabupaten sudah keluar SK DPP dan satu kabupaten masih menunggu proses di DPP.
Sedangkan di tiga kabupaten lainnya, PKS hanya mengeluarkan SK dukungan. Sebab, di wilayah tersebut PKS tidak punya kursi di DPRD.
“Kami sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan DPD dalam rangka menyiapkan pelatihan penggalangan suara, kampanye dan saksi. Modelnya tentu kami sesuaikan dengan era pandemi. Setelah kepastian calon ini, semua kader PKS siap bergerak dan masuk menjadi tim besar pemenangan paslon,” katanya.