Perbedaan lainnya, jelas Wahid, juga terletak pada kebebasan yang diberikan kepada sekolah dalam menentukan atau menyusun kurikulum sesuai dengan situasi dn kondisi sekolah masing - masing.
Walaupun pemerintah memberikan tiga pilihan kurikulum yg bisa dipilih oleh sekolah, namun saya memotivasi sekolah untuk mencoba memakai kurikulum merdeka, karena evaluasi saya terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka yg ada di SMK - PK maupun SMA dan SLB Penggerak hasilnya sangat bagus terhadap peningkatan kreatifitas dan karakter peserta didik.
Selain itu, kurikulum merdeka sangat memanusiakan manusia yang tujuannya adalah untuk menghargai harkat dan martabat peserta didik.
"Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing," tuturnya.
Tak hanya bagi sekolah, kurikulum merdeka juga memberi kesempatan bagi siswa untuk memilih kelompok mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya di fase F (kelas XI dan XII). Sementara bagi guru, mereka akan memgajar sesuai tahap capaian dan perkembangan siswa.
"Pembelajaran dalam IKM ini berbasis project, jadi memberikan kesempatan lebih luas pada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual lingkungan atau kesehatan. Project ini untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar pancasila," ucap Wahid.
Plt Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jatim Rizqi mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Khofifah yang telah mendorong SLB, SMA/SMK di Jatim untuk menjadi pelaksana IKM Mandiri terbaik dan terbanyak di Indonesia.
"Terimakasih juga kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur atas dukungannya, semoga pendidikan di Jatim selalu menjadi yang terbaik," ucapnya.
Perlu diketahui, capaian ini melengkapi rentetan prestasi yang sebelumnya telah diraih. Di antaranya, Jawa Timur menjadi daerah yang jumlah siswanya diterima di PTN terbanyak melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN dengan masing-masing total 120.463 siswa dan 26.781.
Di samping itu, kinerja pendidikan di Jatim juga mendapatkan penilaian tertinggi se-Indonesia, menurut highlight indeks kinerja urusan pendidikan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).