SURABAYA, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi warga Surabaya. Regulasi ini dibuat untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil (bumil) serta menurunkan angka kematian ibu dan anak.
“Program ini sasarannya adalah ibu-ibu hamil yang tidak punya jaminan (kesehatan). Misalnya seperti BPJS, seperti SKM. Nah, itu yang ditanggung oleh pemerintah kota,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita, Selasa (6/10/2020).
Program Jampersal ini diberikan kepada warga Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), meliputi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir.
“Semua ibu bersalin mulai dari kontrol, sampai dengan melahirkan (akan dibantu). Kalau misalnya dia memerlukan penjemputan, ya kita jemput. Kalau misalnya dia dalam keadaan tidak stabil, kita punya (kendaraan) Ambulans NETS,” katanya.
Untuk teknis pengajuannya, kata Febria, keluarga ibu hamil dapat mengajukan surat ke Dinkes. Dapat pula melalui rumah sakit tempat dia bersalin.
“Jadi misal dia tidak punya jaminan persalinan, nanti rumah sakit yang mengurus ke Dinkes Surabaya. Dari kelurahan bisa, jadi tidak harus yang MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” ujarnya.
Febria memastikan, program bantuan tersebut akan terus berjalan, meski angka kematian ibu dan bayi di Surabaya menurun. “Semuanya gratis. Apalagi kalau persalinannya di RSUD Dr Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya,” katanya.