Menurut Deni, APBD merupakan instrumen fiskal yang mestinya digunakan berdasarkan skala prioritas mengingat keterbatasan anggaran. Saat ini, yang urgen adalah membantu rakyat miskin. Apalagi, Pacitan termasuk salah satu sentra kemiskinan di Jatim.
“Kemiskinan di Pacitan sangat tinggi, yaitu 14,54 persen per 2020. Ini termasuk yang tertinggi di Jatim. Demikian pula pendapatan per kapita rakyat Pacitan baru Rp28 juta per orang per tahun. Jumlah itu hanya separuh dari rata-rata pendapatan per kapita di Jatim,” ujarnya.
Deni juga menilai, alasan bantuan pembangunan Museum dan Geleri Senin SBY-ANI untuk peningkatan wisata tidak tepat. Pengembangan pariwisata di Pacitan mestinya dilakukan dengan pendekatan kebudayaan dan juga pembangunan infrastruktur, bukan dengan Museum SBY.
“Jika Pak SBY mau bantu rakyat Pacitan, termasuk untuk mendorong wisata seharusnya membangun museum tentang dirinya sendiri itu tanpa bantuan APBD, tanpa bantuan uang rakyat. Ini kan kebalik-balik, rakyat disuruh membantu lembaga tokoh politik untuk membangun museum tentang tokoh itu sendiri,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan, dana hibah tersebut belum dikucurkan ke Yayasan Yudhoyono. Sebab sejumlah kelengkapan belum terpenuhi.