"Jadi harus pakai KIP," ujarnya.
Kepala Sekolah SMKN Mojoanyar, Ahmad Mukhlason mengatakan, pihaknya tidak bisa memenuhi tuntutan warga. Sebab, sekolah hanya mengacu pada petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Jatim, yakni tidak mengacu pada zonasi.
"Siswa dari mana pun bisa mendaftar, sehingga kuota untuk bina lingkungan juga tidak ada," kata Ahmad kepada para wali murid.
Pihak sekolah mengajak wali murid mengadakan dialog. Mereka menunjukkan mekanisme PPDB secara online yang memakai syarat KIP.