PONTIANAK, iNews.id - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) baik perorangan maupun korporasi atau perusahaan. Korporasi yang terbukti sebagai pelaku akan dibubarkan meski tanpa prosedur di pengadilan.
"Ada yang tanya, Pak kok tidak ke pengadilan dulu? Di dalam hukum administrasi itu sanksi dijatuhkan lebih dulu, di mana-mana," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2021 secara virtual, Jumat (5/3/2021).
Mahfud pun menyamakan pemberian sanksi administrasi pelaku karhutla ini dengan pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu lalu.
"Termasuk saat kita membubarkan FPI, Front Pembela Islam itu. Kok tidak dibawa ke pengadilan dulu? Ini administrasi, tutup. Kalau tidak sanggup, tidak terima, gugat ke pengadilan," ujarnya.
Mahfud pun menegaskan hukum administrasi berbeda dengan hukum pidana. Dalam pada hukum pidana, sanksi akan diberikan setelah dibawah ke pengadilan. Sedangkan dalam hukum administrasi, sanksi bisa dijatuhkan lebih dulu.
“Beda dengan hukum pidana. Sanksi dijatuhkan sesudah dibawa ke pengadilan. Karena dalam hukum pidana itu berlaku asas legalitas, tidak bisa orang itu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebelum diatur oleh Undang-Undang lebih dulu. Dan undang-undang itu menyatakan bahwa ke pengadilan lebih dulu. Jadi itu pidana,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.