Menurutnya, awalnya Pemkot Pontianak berharap pengadaan CPNS dan PPPK dianggarkan dari pemerintah pusat. Namun karena dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka menjadi berat.
"Terutama untuk formasi PPPK yang dibuka sebanyak 992 orang," ucapnya.
Dia menjelaskan, sudah menganggarkan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) namun masih kurang. Sebab diperlukan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk pengadaan PPPK.
"Jika pemerintah pusat yang menanggungnya, kami tidak ada masalah," tuturnya.
Jika Pemkot Pontianak tetap mengadakan pembukaan penerimaan CPNS dan PPPK, anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga akan menjadi masalah ke depannya. Sementara pemkot tetap harus melaksanakan pembangunan yang berdampak langsung agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.