BANJARMASIN, iNews.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta menyiapkan digitalisasi data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mutakhir. Hal ini untuk mendata para pelaku usaha terdampak di tengah pandemi Covid-19.
"Ketersediaan data ini sangat penting bagi pemda untuk membuat kebijakan yang lebih berdampak dan terukur di tengah krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19," kata Ekonom Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah Muttaqin dia di Banjarmasin, Minggu (6/9/2020).
Menurutnya, krisis saat ini momen bagi pemda untuk memajukan UMKM yang selama ini agak termarginalkan. Diketahui perekonomian Kalimantan Selatan terlalu mengandalkan penerimaan dari ekspor komoditi berbasis sumber daya alam yaitu batubara dan CPO .
Berdasarkan data Sensus Ekonomi BPS tahun 2016, di Kalimantan Selatan terdapat 462.000 UMK atau mencakup 99 persen unit usaha yang ada. UMK ini menyediakan sekitar 83 persen dari 1,16 juta lapangan kerja di dunia usaha Kalsel.
Dengan potensi jumlah unit usaha UMK dan lapangan kerja yang terserap, lanjutnya, maka kebijakan pemulihan ekonomi dengan berfokus pada upaya untuk membantu UMK menjadi sangat penting.