Pemprov DKI Jakarta memberikan waktu 2x24 jam bagi Ike Mukti untuk memberikan klarifikasi atas unggahan tersebut. Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah sudah menerbitkan surat teguran bernomor 1795/0-75 tertanggal 30 Juli 2020 untuk merespons pernyataan Ike.
Yayan menegaskan, unggahan Ike tentang proyek di Pemprov DKI yang mensyaratkan untuk menghapus fotonya dengan Presiden Joko Widodo tidak benar.
“Isi postingan tersebut tidak faktual, tidak benar, dan berisi kebohongan serta telah viral di medsos yang membuat nama baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dirugikan,” kata Yayan dalam salinan surat tersebut, dikutip Jumat (31/7/2020).