Mengingat kewenangan pendidikan tinggi berada di tangan pemerintah pusat, Pemkab Kotabaru melakukan "solusi cerdas" dengan menyalurkan bantuan melalui pos bantuan sosial pendidikan.
Ketua STID Darul Ulum, Muhammad Zaim, mencatat lompatan signifikan pada alokasi anggaran pada 2025, yakni Rp500 juta per perguruan tinggi. Sementara itu pada 2026, diproyeksikan naik tajam menjadi Rp2 miliar per perguruan tinggi.
"Prinsipnya, pemerintah daerah bukan membantu institusinya, melainkan membantu masyarakat agar bisa kuliah. Ini adalah investasi SDM yang nyata," tutur perwakilan Politeknik Kotabaru, Mohamad Erfan.
Bagi Forum PTS, visi "Kotabaru Hebat" mustahil tercapai tanpa ketersediaan sarjana yang kompetitif. Dukungan finansial dan kemudahan administratif yang diberikan Pemkab saat ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mencetak tenaga kerja lokal yang mumpuni di Bumi Saijaan
. Dengan diraihnya Antasari Award 2026, Muhammad Rusli dianggap telah meletakkan standar baru bagi kepala daerah di Kalimantan Selatan dalam hal keberpihakan pada pendidikan tinggi di daerah.