Darwinson meminta pemerintah kabupaten tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar pemerintahan desa dan insentif kelembagaan adat di tengah penurunan transfer tersebut. Pemerintah desa membutuhkan dukungan anggaran agar dapat menjalankan fungsi pelayanan dan pemerintahan secara optimal.
"Jangan sampai penurunan Dana Desa berdampak pada terganggunya operasional pemerintahan desa maupun insentif bagi kelembagaan adat. Keduanya memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di tingkat desa," tuturnya.
Fraksi Perindo mendorong agar pembahasan APBD 2027 turut mempertimbangkan keberlanjutan program perlindungan sosial serta kemampuan pemerintahan desa dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.