SAMARINDA, iNews.id - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur (Kaltim) melarang warga memberikan makan satwa liar di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu dianggap bisa mengganggu kesejahteraan satwa liar itu.
“Kesejahteraan satwa liar dilihat dari kemampuannya untuk mencari makan dan mempertahankan hidup secara liar. Jika terus diberi makan oleh manusia, mereka akan terbiasa. Itu akan memancing satwa untuk terus meminta,” kata Kepala BKSDA Kaltim, Ari Wibawanto, Rabu (7/6/2023).
Salah satu yang menjadi perhatian yakni beruk dan ekor panjang yang kerap meminta makanan di jalur pintu masuk IKN, di KM 3 Samboja Barat. Setiap hari satwa-satwa itu menunggu lemparan makanan dari setiap pengendara yang melintas.
“Karena diberi makan oleh manusia, maka terjadi interaksi perubahan perilaku. Yang biasanya cari makan sendiri, jadi tergantung pada manusia," katanya.
Dia menegaskan, kawasan IKN secara keseluruhan dikelilingi hutan yang kondisinya masih baik. Di hutan tersebut seharusnya primata-primata itu hidup secara liar. Tidak hanya beruk dan ekor panjang, tapi bekantan juga dapat hidup dengan baik.
Sehingga, larangan itu bukan tanpa alasan. Sebab kesejahteraan satwa tergantung bagaimana sifat liarnya itu sendiri. Mereka tidak dapat bertahan di dalam hutan, jika terus mengharap makanan dari manusia.
"Kita tidak mau kedepan ada indikasi itu. Kemungkinannya bisa terjadi. Meski yang muncul ini bukan primata yang dilindungi, namun mereka tetap harus liar. Ini menjadi bahan pertimbangan kami, kalau akhirnya mereka tidak bisa mencari makan sendiri, maka kesejahteraan hidupnya akan terganggu," ujarnya.
Memberi makan satwa liar itu juga berdampak pada menumpuknya sampah di jalur pintu masuk IKN. Tidak tanggung-tanggung, volume sampah plastik terus bertambah setiap hari. Para pengendara motor dan mobil bahkan rela antre membawa makanan berplastik untuk diberi ke kawanan beruk.
"Dua masalah ini saling berkaitan, warga yang melintas dan memberi makan satwa meninggalkan banyak sampah. Volume sampah yang terus bertambah, akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat di wilayah IKN itu sendiri," tuturnya.