TANJUNGPINANG, iNews.id - Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di kantor Dinas Pendidikan Kepulauan Riau (Kepri) berujung petaka.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Disdik Kepri, Mardiana meninggal setelah terjatuh saat aksi tersebut berlangsung. Mardiana langsung tak sadarkan diri saat para pengunjuk rasa yang meminta Disdik membatalkan hasil pengumuman beasiswa karena banyak kecurangan terlibat saling dorong dengan petugas Polres Tanjungpinang.
Sejumlah petugas Polres Tanjungpinang dan pegawai Disdik yang melihat kejadian itu langsung membawa Mardiana ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Sayang, nyawa Mardiana tak tertolong meski sudah mendapat penanganan maksimal dari pihak rumah sakit.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Disdik Kepri, Mardiana terjatuh saat mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Disdik. (Foto: iNews.id/Ahmad Afandi Pohan)
Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro mengatakan unjuk rasa mahasiswa tersebut tidak berkaitan dengan meninggalnya Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus Disdik Provinsi Kepualaun Riau, Mardiana.
“Saat itu, Ibu Mardiana sedang menonton aksi unjuk rasa sekitar 4- meter dari lokasi. Saat terjadi aksi dorong antara mahasiswa dan polisi, Mardiana kaget dan terjatuh di parit. Kebetulan ada anggota yang sedang mengamankan unjuk rasa. Karena kondisinya kritis dibawa ke rumah sakit. Sudah dapat penanganan tapi tidak tahu Mardiana punya riwayat sakit apa sehingga meninggal dunia,” papar Kapolres.
Sementara itu, unjuk rasa yang digelar di depan kantor Disdik Kepri diwarnai kericuhan. Massa terlibat aksi dorong dengan petugas Polres Tanjungpinang yang mengamankan jalannya aksi. Kericuhan dipicu sikap pengunjuk rasa yang memaksa masuk kantor namun dihalang-halangi petugas.
Dalam aksinya, mahasiswa meminta tim panitia seleksi beasiswa APBD 2017 agar memublikasikan indikator penilaian seluruh berkas calon peserta penerima beasiswa umum dan kemitraan. Mereka juga meminta Disdik Provinsi Kepri membatalkan hasil seleksi verifikasi pengumuman beasiswa umum dan kemitraan APBD 2017 karena dianggap hasil penggumaan terindikasi banyak nama-nama ganda, bahkan sejumlah mahasiswa juga menemukan data nama pegawai honorer di Disdik Kepri penerima beasiswa tersebut.
Atas peristiwa itu, mahasiswa mendesak penegak hukum untuk memproses Arifin Nasir, Kepala Disdik Kepri dan Sumantri Hardi selaku PPTK.